BeritaSmi Berita Terkini Indonesia sampai Internasional dan Informasi Menarik Lainnya
Puan Sebutkan DPR Memiliki komitmen Selekasnya Ulas RUU PPRT bersama Pemerintahan
Ketua DPR Puan Maharani akui memiliki komitmen untuk selekasnya mengulas Perancangan Undang-Undang Pelindungan Karyawan Rumah Tangga (PPRT) bersama pemerintahan.
Hal tersebut dikatakan sesudah DPR RI setuju jadikan RUU itu sebagai ide DPR di pertemuan pleno, Selasa (21/3/2023).
“Nanti itu dokumen akademisnya sudah pasti mulai akan diulas bersama, dan sesuai proses,” tutur Puan.
“Kami utamakan dalam tiap ulasan perancangan undang-undang itu ialah bagaimana undang-undang itu berkualitas, berguna, dan tidak memunculkan masalah,” sebutkan ia.
Dia minta khalayak untuk bersabar karena proses legitimasi RUU PPRT masih lumayan panjang.
Puan mengatakan, sesudah dokumen akademis usai dibikin, DPR akan mengikutsertakan seluruh pihak pada proses ulasannya.
“DPR sudah pasti memiliki loyalitas untuk selekasnya menuntaskan tiap perancangan undang-undang bersama pemerintahan,” katanya.
Paling akhir, dia memperjelas jika proses legitimasi RUU PPRT memerlukan kesolidan di antara pemerintahan, dan DPR.
“Jadi ulasan undang-undang itu tidak cuma DPR saja, atau pemerintahan saja, tapi kedua pihak harus turut bersama mengulasnya,” tambah ia.
Dijumpai RUU PPRT ikut jadi perhatian Presiden Joko Widodo sesudah terbengkalai sepanjang 19 tahun.
Jokowi juga memerintah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk konsultasi dengan DPR.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT Willy Aditya sebelumnya sempat memberikan ancaman akan memberikan laporan pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telantarkan draf beleid itu sekian tahun.
Dia mengutarakan draf, dan dokumen akademis RUU PPRT sebelumnya sempat terkatung-katung walau telah dituntaskan semenjak 2020.
Pada akhirnya beleid itu disetujui untuk dibawa ke rapat pleno di pertemuan Tubuh Permufakatan (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3/2023).
