BeritaSmi Berita Terkini Indonesia sampai Internasional dan Informasi Menarik Lainnya
Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung, Dinas SDA Sebutkan Bukan Tanggung Jawab Pemerintah provinsi DKI
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan pembebasan lahan Sodetan Ciliwung dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat, yakni Kementerian Tugas Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jika sodetannya sendiri, saya lempengkan, pembebasannya oleh pusat. Sodetan Ciliwung yang 1,2 km itu pembebasannya atau fisiknya dari pusat,” kata Yusmada di pertemuan kerja dengan Komisi D Sektor Pembangunan DPRD DKI Jakarta.
Jawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi D Nova Harivan Paloh masalah terbengkalainya project sodetan di SDA, Yusmada memperjelas hal tersebut bukan tanggung-jawab Pemerintah provinsi DKI. “Sodetan itu baik pembebasan lahannya atau fisiknya oleh Kementerian PU,” katanya.
Ia menjelaskan Pemerintah provinsi DKI cuma berperanan dalam pra rencana sampai penentuan lokasi (penlok). “Pembebasan lahannya, ada proses namanya pra rencana, ujungnya ialah penlok. Disanalah peranan kita . Maka peranan kita berada di pra rencana,” katanya.
Seterusnya, katanya, Gubernur DKI membuat tim atau panitia penyiapan penyediaan lahan. “Lay-out bentuknya oleh pemohon, oleh kementerian. Tolong jika ada pembebasan lahan menjadikan penlok. Nach, penlok itu tadi Gubernur membuat panitia penyiapan penyediaan lahan,” katanya.
Awalnya, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono pastikan project sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur siap jalani test saat sebelum operasionalisasi pada April 2023 sama sesuai agenda.
“Secara tehnis dan yang lain telah usai tinggal ditest,” kata Heru.
Sekarang ini, lanjut ia, project pembangunan sodetan Ciliwung itu sedang tahapan pembaruan dengan menuntaskan sambungan dan penutupan untuk kontrol sodetan.
Dia mengutarakan tidak ada pembebasan lahan di project sodetan Ciliwung. Dan sekitaran 25 kepala keluarga telah berpindah ke rumah susun dengan pola sewa.
