BeritaSmi Berita Terkini Indonesia sampai Internasional dan Informasi Menarik Lainnya
Negara Berkembang Kesusahan Hilirisasi, Jokowi Singgung Ini
Presiden Joko Widodo kesusahan yang dirasakan negara berkembang saat ingin lakukan hilirisasi. Walau sebenarnya, perdagangan dunia harus ditata dengan menimbang hak pembangunan negara berkembang.
“Apa dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang peroleh keuntungan yang ideal? Jawabnya tidak. Karena itu, negara berkembang terus perjuangkan hak untuk hilirisasi,” sebutkan Jokowi di Hotel Sokha, Phnom Penh.
Penting bekerjasama kuat dan bekerja bersama untuk hadapi kritis yang terjadi sekarang ini.
Pemerintah telah memperoleh keuntungan besar atau ‘durian roboh’ dari sektor nikel. Ini atas usaha pemerintah berlakukan penghentian ekspor bijih nikel dan melakukan aktivitas ekspor nikel dengan nilai lebih lewat proses hilirisasi dalam negeri.
Tidak cukup di nikel saja, di depan pemerintah akan berlakukan hal yang sama ke hasil tambang mineral yang lain seperti timah, tembaga dan bauksit. Bahkan juga yang telah tercantum akan dilaksanakan geprekopan ekspor dan harus hilirisasi ialah sektor tambang bauksit.
Merujuk catatan, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, di tahun 2021 Indonesia memperoleh keuntungan yang didapat Indonesia dari hilirisasi nikel itu tembus US$ 20,9 miliar atau Rp 326 triliun (kurs rupiah Rp 15.600/US$).
Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan jika, pada tahun 2017 – 2018, nilai ekspor nikel cuma capai US 3,3 miliar. Hal tersebut karena Indonesia cuma lakukan ekspor bijih nikel tanpa dilaksanakan hilirisasi.
“Saat ini sama kita menghentikan ekspor nikel, nilai lebihn s/d 2021 telah capai US$ 20,9 miliar. Pada tahun 2017-2018 itu cuma US$ 3,3 miliar,” ungkapkan ia.
