BeritaSmi Berita Terkini Indonesia sampai Internasional dan Informasi Menarik Lainnya
Beras Saat ini masih Mahal, Gus Muhaimin Meminta Pemerintahan Penilaian Peraturan Ketahanan Pangan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sektor Koordinator Sektor Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar minta pemerintahan untuk menilai peraturan bujet ketahanan pangan nasional.
Keinginan itu bukan tanpa argumen. Dia memandang peraturan bujet ketahanan pangan nasional selama ini belum berpengaruh positif pada kestabilan harga, khususnya keperluan primer.
“Saya meminta peraturan bujet ketahanan pangan ini dipelajari, mumpung saat ini masih baru beberapa waktu diaplikasikan untuk bujet 2023,” kata pria yang dekat dipanggil Gus Muhaimin itu dalam info tercatat yang diterima Kompas.com, Rabu (22/2/2023).
Dia akui, banyak mendapatkan laporan dari wilayah jika harga beras saat ini masih mahal dan harga beragam keperluan primer belum konstan.
Untuk dipahami, pemerintahan sudah habiskan bujet Rp 900 miliar sepanjang Januari 2023 buat menekan harga pangan.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum (Ketua umum) Partai Kebangunan Bangsa (PKB) ini kembali berkata jika sasaran yang ditegaskan pemerintahan itu belum seutuhnya berpengaruh baik.
Tetapi, kebalikannya, sebutkan Gus Muhaimin, harga beberapa keperluan primer terhitung beras malah alami peningkatan.
“Asumsinya jika sudah ada bujet ketahanan pangan, semua harga pangan konstan. Lha ini kan tidak, justru saat ini harga beras naik,” katanya.
Sebagai info, harga beras semenjak akhir 2022 hingga kini terus alami peningkatan. Ini berlaku pada beras media dan premium.
Berdasar harga di panel harga Tubuh Pangan Nasional, harga beras media mencapai Rp 11.850 per kg (kg) dan beras premium Rp 13.500 per kg.
Maka dari itu, Gus Muhaimin kembali minta supaya pemerintahan lakukan pengujian dan penilaian hal pemakaian bujet ketahanan pangan.
“Yakinkan betul-betul sama sesuai sasaran dan orientasinya untuk kestabilan harga pangan, bukan lainnya. Bujetnya tidak bermain-main itu, besar sekali,” katanya.
Pemerintahan dijumpai sudah membagikan bujet lumayan besar untuk ketahanan pangan pada 2023, yakni sebesar Rp 92,3 triliun. Nilai ini semakin tinggi dibanding pada 2018 sejumlah Rp 86 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jika aktualisasi bujet ketahanan pangan dipakai oleh beberapa kementerian.
Pertama, Kementerian Tugas Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 630 miliar untuk membuat bendungan dan irigasi. Ke-2 , Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 125 miliar.
“Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) sekitar Rp 99,4 miliar. Ini untuk aktivitas kementerian dan instansi (K/L),” tutur Sri Mulyani dalam pertemuan jurnalis Bujet Penghasilan dan Berbelanja Negara (APBN) KiTa Februari 2023, Rabu (22/2/2023).
